PAMEKASAN, KOMPAS.com - Penegasan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menjadi partai politik islam di Indonesia, menuai penolakan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ahmad Fawaid Syadzili, Ketua Lakpesdam NU Pamekasan menuturkan, HTI tidak pantas menjadi parpol di Indonesia. Sebab selama ini HTI sama sekali tidak mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila. "Mereka menilai sistem pemerintahan di Indonesia kafir karena tidak mengikuti konsep khilafah," terang Fawaid, saat dihubungi, Rabu (29/06/2011). Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
Mantan pengurus pusat Lakpesdam NU ini menambahkan, sah-sah saja jika HTI ingin menjadi partai politik di Indonesia. Namun dengan syarat mereka harus mengakui republik ini dan Pancasila sebagai ideologi negara. "Di era demokrasi siapapun boleh mendirikan organisasi ataupun partai politik. Tapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila," tambahnya. Jika HTI tidak mau mengakuinya, maka negara berhak untuk melarangnya. "Jika dibiarkan, itu sama saja menginjak-injak martabat negara dan negara harus memberikan sanksi hukum," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan HTI menjadi partai politik islam disampaikan Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI saat menggelar konferensi pers Rabu (29/06/2011) di stadion Lebak Bulus, Jakarta. HTI katanya sudah menjadi partai sejak dulu, namun belum terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Partai yang didirikan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani pada tahun 1953 itu, tergolong memiliki massa yang banyak di Indonesia. Itu terlihat saat menggelar aksi-aksi, yang berkaitan dengan sentimen keagamaan.
Mantan pengurus pusat Lakpesdam NU ini menambahkan, sah-sah saja jika HTI ingin menjadi partai politik di Indonesia. Namun dengan syarat mereka harus mengakui republik ini dan Pancasila sebagai ideologi negara. "Di era demokrasi siapapun boleh mendirikan organisasi ataupun partai politik. Tapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila," tambahnya. Jika HTI tidak mau mengakuinya, maka negara berhak untuk melarangnya. "Jika dibiarkan, itu sama saja menginjak-injak martabat negara dan negara harus memberikan sanksi hukum," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pernyataan HTI menjadi partai politik islam disampaikan Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI saat menggelar konferensi pers Rabu (29/06/2011) di stadion Lebak Bulus, Jakarta. HTI katanya sudah menjadi partai sejak dulu, namun belum terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Partai yang didirikan Syeikh Taqiyuddin An Nabhani pada tahun 1953 itu, tergolong memiliki massa yang banyak di Indonesia. Itu terlihat saat menggelar aksi-aksi, yang berkaitan dengan sentimen keagamaan.
No comments:
Post a Comment