JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengklaim telah proaktif menyikapi temuan penyaluran ganda dana fungsional guru non-PNS oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari sebanyak 1.645 guru non-PNS DKI yang menerima penyaluran ganda tersebut, baru 400 guru yang mengembalikan tunjangan melalui Bank BRI ke rekening Dinas Pendidikan DKI. Taufik mengatakan, total jumlah guru yang memperoleh tunjangan tersebut sebanyak 41.000 dan bukan hanya di wilayah Jakarta Pusat, melainkan juga di semua wilayah DKI. Dari total 41.000 guru tersebut, para guru yang menerima pengiriman ganda itu sebanyak 1.645 guru non-PNS. "Pengembalian lewat bank itu agar terjamin saja, sebab kalau manual jadi lebih repot pendataannya dan sebetulnya ini untuk menghindari petugas dinas bersentuhan langsung dengan uang," ujar Taufik di Jakarta, Kamis (31/3/2011) malam. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Taufik mengatakan, batas waktu terakhir pengembalian masih ditunggu dan ditargetkan semua proses pengembalian ini selesai sebelum Mei 2011. Seperti diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (31/3/2011) malam, membenarkan bahwa pihaknya meminta pengembalian tunjangan fungsional guru non-PNS oleh guru-guru swasta di Jakarta Pusat. Taufik juga mengklarifikasi pernyataan para guru swasta, bahwa tunjangan tersebut senilai Rp 220.000 per bulan dibayarkan per triwulan dan diusulkan satu tahun sebelumnya. "Bukan salah kirim. Fakta di lapangan, datanya justru banyak yang dobel. Semisal begini, ada guru yang memasukkan namanya dua kali seperti A Latief, tapi mereka masukkan juga nama Abdul Latief. Selain itu, ada juga guru yang mengajar di dua sekolah dan menulis data untuk masing-masing sekolah dengan dua tunjangan berbeda, yang di sekolah A masukkan data tunjangan fungsional, sedangkan di sekolah B dia masukkan tunjangan profesi," ujar Taufik.
Taufik mengatakan, batas waktu terakhir pengembalian masih ditunggu dan ditargetkan semua proses pengembalian ini selesai sebelum Mei 2011. Seperti diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (31/3/2011) malam, membenarkan bahwa pihaknya meminta pengembalian tunjangan fungsional guru non-PNS oleh guru-guru swasta di Jakarta Pusat. Taufik juga mengklarifikasi pernyataan para guru swasta, bahwa tunjangan tersebut senilai Rp 220.000 per bulan dibayarkan per triwulan dan diusulkan satu tahun sebelumnya. "Bukan salah kirim. Fakta di lapangan, datanya justru banyak yang dobel. Semisal begini, ada guru yang memasukkan namanya dua kali seperti A Latief, tapi mereka masukkan juga nama Abdul Latief. Selain itu, ada juga guru yang mengajar di dua sekolah dan menulis data untuk masing-masing sekolah dengan dua tunjangan berbeda, yang di sekolah A masukkan data tunjangan fungsional, sedangkan di sekolah B dia masukkan tunjangan profesi," ujar Taufik.
