JAKARTA, KOMPAS.com " Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengemukakan, sedianya masyarakat tidak menghakimi M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, sebagai satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games sehingga harus diburu dari segala penjuru. Menurut Buyung, dalam menyikapi kasus yang melilit Nazaruddin ini, penting untuk mengedepankan keadilan dan penegakan hukum. "Saya bukan membela Nazaruddin, tapi janganlah Nazaruddin dijadikan kelinci percobaan yang diburu semua orang baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, hanya menyalahkan Nazaruddin, seolah-olah ingin digantung," kata Buyung dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (10/7/2011). Nazaruddin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Belakangan, sejumlah nama kader Partai Demokrat turut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Nama anggota DPR asal fraksi Demokrat seperti Mirwan Amir dan Angelina Sondakh disebut turut terlibat. Demikian juga Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan fungsionaris Partai Demokrat, Andi Mallarangeng. Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.
Nazaruddin menyebut Anas dan Andi menerima uang terkait kasus dugaan suap itu masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 4 miliar. Menurut Buyung, Partai Demokrat turut bertanggung jawab dalam kasus dugaan suap yang melilit mantan bendaharanya itu. Dapat dipastikan, partai mengetahui aliran dana Nazaruddin. "Begitu terkuak, kenapa partainya diam?" kata Buyung. "Dia (Nazaruddin) kan bendahara umum, dia kan disuruh untuk mencari uang. Dia mencari uang dengan caranya dia. Tapi pastinya kalau dia mencari uang, dilaporkan uang tersebut, dapat berapa, ke mana perginya, tetap partai itu tahu," ujarnya. Masalah Nazaruddin, kata Buyung, merupakan masalah Partai Demokrat. "Antara mereka (kader Demokrat) tidak ada kesatuan pendapat, saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, saling saling cuci tangan, ini yang paling celaka," ucapnya. Masalah-masalah tersebut, ujarnya, tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina PD. Buyung menilai, Yudhoyono gagal memimpin partainya. "Presiden tidak mampu memimpin partainya sendiri, bagaimana mau memimpin rakyat?" ujar Buyung. Seperti diberitakan, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka sejak 30 Juni. Hingga kini, anggota Komisi VII DPR itu belum menjalani pemeriksaan di KPK. Informasi keberadaan Nazaruddin masih simpang-siur. Untuk mencari, menangkap, dan memulangkan Nazaruddin, para penegak hukum berkoordinasi dengan pemerintah melakukan sejumlah upaya. Menurut Buyung, Nazaruddin dapat dipulangkan jika Partai Demokrat bersatu, berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan. "Jangan korbankan hanya Nazaruddin," ujarnya.
Nazaruddin menyebut Anas dan Andi menerima uang terkait kasus dugaan suap itu masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 4 miliar. Menurut Buyung, Partai Demokrat turut bertanggung jawab dalam kasus dugaan suap yang melilit mantan bendaharanya itu. Dapat dipastikan, partai mengetahui aliran dana Nazaruddin. "Begitu terkuak, kenapa partainya diam?" kata Buyung. "Dia (Nazaruddin) kan bendahara umum, dia kan disuruh untuk mencari uang. Dia mencari uang dengan caranya dia. Tapi pastinya kalau dia mencari uang, dilaporkan uang tersebut, dapat berapa, ke mana perginya, tetap partai itu tahu," ujarnya. Masalah Nazaruddin, kata Buyung, merupakan masalah Partai Demokrat. "Antara mereka (kader Demokrat) tidak ada kesatuan pendapat, saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, saling saling cuci tangan, ini yang paling celaka," ucapnya. Masalah-masalah tersebut, ujarnya, tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina PD. Buyung menilai, Yudhoyono gagal memimpin partainya. "Presiden tidak mampu memimpin partainya sendiri, bagaimana mau memimpin rakyat?" ujar Buyung. Seperti diberitakan, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka sejak 30 Juni. Hingga kini, anggota Komisi VII DPR itu belum menjalani pemeriksaan di KPK. Informasi keberadaan Nazaruddin masih simpang-siur. Untuk mencari, menangkap, dan memulangkan Nazaruddin, para penegak hukum berkoordinasi dengan pemerintah melakukan sejumlah upaya. Menurut Buyung, Nazaruddin dapat dipulangkan jika Partai Demokrat bersatu, berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan. "Jangan korbankan hanya Nazaruddin," ujarnya.
No comments:
Post a Comment