NEW YORK, KOMPAS.com - PBB berencana kirim misi kemanusiaan ke Suriah, Sabtu (20/8/2011), untuk menilai situasi di sana setelah Damaskus menumpas dengan keras para demonstran. Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Valerie Amos, Kamis, mengatakan, Damaskus telah berjanji bahwa misi itu akan punya akses penuh ke mana pun mereka ingin pergi. "Kami telah dijamin bahwa kami akan punya akses penuh," katanya. Amos menambahkan, tim itu, yang diselenggarakan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), "ingin berkonsentrasi pada tempat-tempat di mana ada laporan tentang pertempuran". Perjanjian dengan pemerintah Suriah untuk pengirim tim kemanusian itu terjadi setelah Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon berbicara dengan Presiden Assad melalui telepon pada hari Rabu, kata PBB. Seorang jurubicara PBB mengatakan, pemimpin Suriah itu berjanji "bahwa tim (PBB) akan memiliki akses ke tempat-tempat yang berbeda di Suriah." PBB sebelumnya telah gagal ketika mencoba selama beberapa minggu untuk menempatkan pengamat kemanusiaan ke Suriah. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
Sebelumnya, AS dan sejumlah negara Uni Eropa mendesak Presiden Suriah, Bashar al-Assad, untuk mundur dari jabatannya. Suriah telah menegaskan berulang bahwa operasi militer terhadap para pengunjuk rasa telah berakhir, sebuah klaim yang tidak dapat diverifikasi secara independen. Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja'afari, mengatakan penghentian tersebut "sudah menjadi kenyataan di lapangan, operasi militer dan polisi telah berhenti di Suriah". Presiden Assad mengatakan hal yang sama dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Kelompok-kelompok hak asasi manusia yakin bahwa sekitar 2.000 orang telah tewas dan ribuan ditahan sejak Maret lalu ketika pasukan keamanan Suriah -dengan menggunakan tank, helikopter, kapal tempur dan penembak jitu- mencoba untuk memadamkan perbedaan pendapat yang pecah di banyak wilayah di negara itu. Presiden Assad telah menjanjikan reformasi politik, tetapi terus menekan para pengunjuk rasa dan menyalahkan kerusuhan pada "kelompok teroris". Dalam perkembangan terpisah, para penyelidik, Kamis, PBB mengatakan bahwa penggunaan kekerasan di Suriah "mungkin tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan". Dalam sebuah laporan kepada Dewan HAM PBB, para penyelidik itu mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus merujuk masalah itu ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
Sebelumnya, AS dan sejumlah negara Uni Eropa mendesak Presiden Suriah, Bashar al-Assad, untuk mundur dari jabatannya. Suriah telah menegaskan berulang bahwa operasi militer terhadap para pengunjuk rasa telah berakhir, sebuah klaim yang tidak dapat diverifikasi secara independen. Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja'afari, mengatakan penghentian tersebut "sudah menjadi kenyataan di lapangan, operasi militer dan polisi telah berhenti di Suriah". Presiden Assad mengatakan hal yang sama dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Kelompok-kelompok hak asasi manusia yakin bahwa sekitar 2.000 orang telah tewas dan ribuan ditahan sejak Maret lalu ketika pasukan keamanan Suriah -dengan menggunakan tank, helikopter, kapal tempur dan penembak jitu- mencoba untuk memadamkan perbedaan pendapat yang pecah di banyak wilayah di negara itu. Presiden Assad telah menjanjikan reformasi politik, tetapi terus menekan para pengunjuk rasa dan menyalahkan kerusuhan pada "kelompok teroris". Dalam perkembangan terpisah, para penyelidik, Kamis, PBB mengatakan bahwa penggunaan kekerasan di Suriah "mungkin tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan". Dalam sebuah laporan kepada Dewan HAM PBB, para penyelidik itu mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus merujuk masalah itu ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
No comments:
Post a Comment