Wednesday, May 11, 2011

Demokrat Tunggu Hasil Tim Investigasi

Jadi apa yang
benar-benar semua tentang? Laporan berikut termasuk beberapa informasi menarik tentang
- info bisa anda gunakan, bukan hanya barang lama yang mereka gunakan untuk memberitahu Anda.
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Meilani Leimena Suharli mengatakan, partainya tengah mengumpulkan keterangan mengenai dugaan keterlibatan dua kadernya, Bendahara Umum M Nazaruddin dan Anggota Komisi X Angleina Sondakh, dalam pusaran kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet Sea Games. Ia mengungkapkan, jika terbukti terlibat, keduanya akan digantikan sesuai dengan mekanisme. Namun, Meilani mengatakan, dugaan keterlibatan dua kader demokrat tersebut, harus diteliti kebenarannya terlebih dahulu.

"Mungkin saja, karena SBY sendiri sudah bilang tuntaskan sampai benar-benar terbukti mana yang benar mana yang salah. Kemarin kita sudah konferensi pers di DPR," ujar Meilani, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR, kepada wartawan usai mengunjungi kediaman Jusuf Kalla bersama pimpinan MPR, di Jakarta,Rabu (11/5/2011).

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Meilani menambahkan, saat ini Dewan Kehormatan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya, tim tersebut bertugas mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan suap tersebut.

"Semuanya agar jelas, agar nanti tidak ada isu-isu, yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah," jelasnya.

Tim investigasi sendiri sudah bekerja mulai hari ini. Untuk sementara, tim akan fokus mendalami keterangan M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Dihubungi terpisah, anggota tim investigasi Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan timnya akan diserahkan kepada Dewan Kehormatan yang langsung dipimpin Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hasil kerja tim investigasi akan menjadi masukan bagi Dewan Kehormatan. Bagaimana selanjutnya, Dewan Kehormatan yang akan memutuskan, apakah ada pelanggaran etika. Penegakan hukum berada di KPK," ujar Didi.

Kadang-kadang sulit untuk memilah-milah semua rincian yang terkait dengan hal ini, tapi aku positif Anda tidak akan kesulitan untuk memahami informasi yang disajikan di atas.

No comments:

Post a Comment