JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin menyatakan, para pengurus asosiasi olahraga, termasuk klub-klub sepak bola yang anggarannya menggunakan APBN dan APBD, harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan uang negara dengan transparan dan akuntabel. Apabila hal tersebut tak dapat dilaksanakan, potensi tindak pidana korupsi akan semakin besar terjadi dan KPK tidak akan segan untuk menindaknya. "Kami akan telusuri ke klub-klub apakah jumlah alokasinya sama dengan yang digunakan. Kalau itu sama agar dilaporkan secara transparan, apabila tersisa harus dilaporkan juga," ucap Wakil Ketua KPK, M Jasin, Kamis (6/1/2011), saat dijumpai di kantornya. Lebih lanjut, dana APBN dan APBD tersebut haruslah dilakukan pertanggungjawaban secara transparan. Selama ini, diakui Jasin, masih banyak asosiasi olahrara ataupu klub yangtidak melakukannya. Alhasil, terjadilah kasus korupsi. If you base what you do on inaccurate information, you might be unpleasantly surprised by the consequences. Make sure you get the whole mobil keluarga ideal terbaik indonesia story from informed sources.
Salah satu kasus yang diakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan pada klub olahraga yakni yang menimpa mantan Walikota Manado, Jimmy Rimba Yogi, yang divonis tujuh tahun penjara akibat merugikan negara sebesar Rp 64,137 miliar pada kasus korupsi APBD Kota Manado tahun 2006-2007.Jimmy terbukti menerima uang dari Kabag Keuangan Pemkot Manado, Wenny Rolos, sebanyak 57 kali. Total penerimaan Jimmy Rp 47,133 miliar dan dana tersebut ditujukan untuk membiayai klub sepak bola yakni Persatuan Sepak Bola Manado (Persma). Jimmy juga memerintahkan Bendahara Manado, Meiske Goni, untuk mencairkan dana dari anggaran Belanja Bantuan Sosial APBD Manado sebesar Rp 8,5 miliar, lagi-lagi untuk Persma. Jasin juga mengungkapkan apabila imbauan KPK untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel ini tidak digubris para pengelola asosiasi atau klub olahraga, maka pihaknya akan mengambil cara lain yakni melalui penindakan. "Olahraga harus ubah sistem yang akuntabel dan tetap akan kita masuk dalam ranah pidana. Artinya kita dalam rekomendasi untuk menata kembali. Apabila itu tidak diindahkan, kami akan menggunakan dengan angle lain yakni penindakan," tandasnya.
Salah satu kasus yang diakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan pada klub olahraga yakni yang menimpa mantan Walikota Manado, Jimmy Rimba Yogi, yang divonis tujuh tahun penjara akibat merugikan negara sebesar Rp 64,137 miliar pada kasus korupsi APBD Kota Manado tahun 2006-2007.Jimmy terbukti menerima uang dari Kabag Keuangan Pemkot Manado, Wenny Rolos, sebanyak 57 kali. Total penerimaan Jimmy Rp 47,133 miliar dan dana tersebut ditujukan untuk membiayai klub sepak bola yakni Persatuan Sepak Bola Manado (Persma). Jimmy juga memerintahkan Bendahara Manado, Meiske Goni, untuk mencairkan dana dari anggaran Belanja Bantuan Sosial APBD Manado sebesar Rp 8,5 miliar, lagi-lagi untuk Persma. Jasin juga mengungkapkan apabila imbauan KPK untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel ini tidak digubris para pengelola asosiasi atau klub olahraga, maka pihaknya akan mengambil cara lain yakni melalui penindakan. "Olahraga harus ubah sistem yang akuntabel dan tetap akan kita masuk dalam ranah pidana. Artinya kita dalam rekomendasi untuk menata kembali. Apabila itu tidak diindahkan, kami akan menggunakan dengan angle lain yakni penindakan," tandasnya.
No comments:
Post a Comment